Subscribe

Photobucket

METRO7

  • Anang Hadiri Panen Raya - Tanjung, --Sektor pertanian dalam arti luas di kabupaten Tabalong disbanding kabupaten-kabupaten lainnya memang dirasakan kalah majunya, hal itu disebabka...
    1 minggu yang lalu

Jumat, 16 Juli 2010

Diduga Bupati Bartim Korupsi Kabit PAD



Atas Pungutan Jalan Eks Pertamina (Bag.1)
Syamsuri : “Keberadaan Dana Perlu Dipertanyakan”

OLEH SURIANSYAH
BERDASARKAN Keputusan Bupati Nomor 425 tahun 2008 tentang penunjukan pengelolaan dan penyempurnaan perawatan jalan Eks Pertamina di Kabupaten Barito Timur tangga! 8 November 2008 sepanjang 87,2 KM dari simpang bahalang sampai loading site di sei Tilang Baru kepada PT.Puspita Alam Kurnia (PAK) dan PT. Sari Borneo Yufanda (SBY) pengelolaan perawatan jalan untuk kepentingan angkutan batubara dan kayu selam 18 tahun.

Direktur Cabang PT. PAK di Tamiyang Layang menjelaskan pihaknya bekerja melaksanakan pengelolaan perawatan jalan sesuai dengan aturan pemerintah daerah kabupaten Barito Timur yaitu berdasarkan : PERDA Bartim No 5 tahun 2006 tentang investasi infrastruktur jalan Landing Site Eks Pertamina, PERBUP Bartim No. 26 tahun 2006 tentang pelaksanaan PERDA No.5 tahun 2006, PERBUP No. 26 tahun 2007 tentang Konstribusi jalan dari Loading Site Eks. Pertamina kepada PEMKAB Bartim dan Surat Keputusan (SK) Bupati Barito Timur No.425 tahun 2008 tentang penunjukan, pengelolaan dan penyempurnaan perawatan jalan Eks. Pertamina di Kab.Barito Timur.
“Berdasarkan legalitas tersebut kami PT.PAK dan PT. SBY bekerja sama sesuai dengan aturan Pemerintah daerah Barito Timur telah disetujui DPRD Bartim. Kami bekerja selama 1 tahun mengelola Jalan Eks Pertamina tersebut sehingga dapat dilalui angkutan batu bara, kayu dan masyarakat umum,” ujarnya.
Tetapi lanjutnya, setelah bekerja pihaknya terkejut dengan surat Bupati Bartim pada tanggal 13 Januari 2010No.20/760/BLP-BT/2010 perihal evaluasi pelaksanaan pengelolaan jalan Eks. Pertamina yang ditujukan kepada PT. PAK.
“Isinya antara lain adalah perlu perhatian Saudara terhitung mulai tanggal 29 Januari 2009 supaya saudara menghentikan sementara sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan dan tidak melakukan aktivitas di jalan Eks Pertamina,” paparnya membacakan isi dari surat bupati tersebut.
Hal tersebut ujarnya adalah pemberhentian sepihak oleh Bupati Barito Timur yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa adanya surat pemberitahuan pertama, kedua dan ketiga.
“Andaikata kami melakukan kesalahan atau kelalaian di dalam pekerjaan tersebut itu wajar, tetapi kami bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Kami jadi bingung ada apa sebenarnya dibalik semua ini?,” tanyanya lagi.
Ditempat terpisah Manager Operasional PT. SBY Muhammad Solikin di Banjarmasin menjelaskan bahwa dia mendapat pemberitahuan dari PT. PAK tentang adanya pemberhentian sepihak dengan surat bupati tanggal 13 Januari 2010 yang isinya tidak sesuai dengan fakta dilapangan malah terkesan mengumbar fitnah. kemudian disusul dengan surat Bupati tanggal 28 Januari 2010 yang dibuat terkesan tergesa-gesa dimana tahunnya salah, tanpa No. Surat.
“Kami jadi curiga, jangan-jangan ini ada unsur kepentingan pribadi,” kata Solikin.
BUPATI BARTIM ZAIN ALKIM JUGA DIDUGA KORUPSI
Berdasarkan PERBUP No. 26 Tahun 2007 pada Bab III tarif angkutan Pasal 3. Tarif angkutan melewati jalan landing site eks pertamina khusus angkutan batu bara sebagaimana ayat 1 untuk kalori tinggi mulai dari Km. 0 (nol) Bentot s/d Tilang Baru Rp.28.000,-/ton. Ini yang disepakati antara Pemda Bartim dengan PT. PAK / PT. SBY yang dibayarkan ke Pemda sebesar 30% yaitu Rp.28.000,-/ton x 30% = Rp.8.400,-/ton.
Terjadi selisih sebesar Rp.3.750,-/ton, ini dipertanyakan warga.
“Kemana uang tiga ribu lebih itu dan kalau dikalikan dengan jumlah angkutan yang ada sangat besar sekali, jumlahnya miliaran rupiah,” ujar Anton warga Tamiang Layang kepada X-kasus, Rabu (30/6) kemarin.
Menurutnya dana miliaran hasil selisih dari setoran PT SBY dan PT PAK harus ditelusuri, karena jangan-jangan justru Bupati Bartim yang korupsi, untuk menutupinya kemudian PT SBY dan PT PAK yang dikatakan korupsi. “Penyidik harus tanggap dalam mencermati kasus ini, jangan hanya terfokus pada putusan PTUN Palangkaraya saja, padahal ada kasus lain yang lebih besar yang tidak tersentuh,” tambahnya.
Kemudian Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah Syamsuri Rabu, (30/6) menjelaskan pada waktu tanggap darurat terhadap pengelolaan Jalan eks Pertamina oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi sejak bulan Pebuari 2010 s/d april 2010 selama 3 bulan.
Dijelaskannya, jenis angkutan batu bara yang lewat jalan eks Pertamina dari Bentot s/ampai Tilang Baru berjarak + 60 Km dipungut sebesar Rp. 15.000,-/ton, ujarnya.
Ia jelaskan, hasil yang disetorkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi selama tiga bulan tersebut yang disetorkan ke Kas Daerah sebesar + 1,5 M. Yang dananya sampai sekarang masih ditahan di KAS Daerah, rencananya dana tersebut diserahkan ke Asosiasi Penambang Batu Bara (APB). Dana tersebut akan digunakan untuk perbaikan jalan eks Pertamina.
“Perlu diketahui bahwa sejak tahun 2008 pengelolaan Jalan eks pertamina dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan selama 1 tahun, hasil pungutan disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp.1.262.710.504 Milyar.
Pada tahun 2009 yang lalu dikelola oleh PT. PAK / PT. SBY yang hasilnya disetorkan ke Kas Daerah melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi sebesar Rp.1.304.619.084 Milyar.
“Kami jadi bingung katanya hasil yang didapat pada tahun 2008, 2009 dan pada tahun 2010 yang dipungut selama 3 bulan kok hasilnya hampir sama dengan yang dikelola selama 1 tahun. Apakah ini mungkin mungkin terjadi???,” ujar Syamsuri dengan nada bertanya-tanya.
Ia mengakui sangat bingung, dan permasalahan tersebut harus dipertanyakan dan disampaikan secara transparan. “Terus terang ini sangat membingungkan kami, keberadaan dana tersebut perlu dipertanyakan,” ucapnya lagi.
Dengan selisih angka yang cukup fantastik tersebut, membuat banyak kalangan menduga-duga ada apa dibalik selisih setoran ke kas daerah tersebut. Sementara dari beberapa aparat Pemkab sendiri menyatakan siap kalau kasusnya diangkat kepermukaan. “Kami siap kalau kasus selisih angka ini diangkat kepermukaan, supaya membuktikan kalau uang yang dipungut sampainya ke kas daerah hanya segitu saja,” ucap sejumlah pejabat yang merasa terlibat dalam pungutan jalan eks Pertamina itu.
KETUA DPRD SURATI BUPATI
Sementara berdasarkan Surat Ketua DPRD Bartim tanggal 1 Pebuari 2010 yang ditujukan kepada Bupati Bartim berbunyi :
Alenia pertama ( I ) dengan masih berlakunya PERDA No. 5 Tahun 2006 dan PERBUP No. 26 Tahun 2007 maka pungutan yang diambil alih oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kab. Bartim tidak berlandaskan kekuatan hukum yang tetap.
Alenia dua ( II ) Dengan dilaksanakan pungutan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kab. Bartim maka hasil pungutan dan pertanggungjawabannya belum jelas karena tidak ada komunikasi tentang hal itu ke DPRD Kab. Bartim.
Alenia tiga (III) Dengan adanya PERDA No. 5 Tahun 2006 dan PERBUP No.26 Tahun 2007 yang mengatur tentang pengelolaan jalan eks Pertamina masih berlaku, maka PT. PAK – PT. SBY masih mempunyai hak atas pengelolaan jalan eks Pertamina tersebut sebelum PERDA dan PERBUP tersebut tidak berlaku lagi.
Alenia Empat (IV) Atas hasil peninjauan lapangan oleh tim DPRD Kab. Bartim setelah PT. PAK – PT. SBY ini dihentikan malah kondisi jalan semakin parah sehingga pengelolaan secara teknis oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bartim malah berjalan tidak maksimal.***

Digg Google Bookmarks reddit Mixx StumbleUpon Technorati Yahoo! Buzz DesignFloat Delicious BlinkList Furl

0 komentar: on "Diduga Bupati Bartim Korupsi Kabit PAD"